Sebanyak 3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bakal mendapatkan bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Angka ini bukan asal-asalan, melainkan hasil seleksi dari penerima Bantuan Langsung Tunai Sejahtera Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang sebelumnya telah didaftarkan.
Namun, tidak semua penerima BLTS Kesra otomatis masuk sebagai KPM baru PKH atau BPNT. Hanya golongan tertentu saja yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bansos tambahan tersebut. Seleksi ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk kuota yang terbatas dan tingkat kesejahteraan keluarga.
Proses Seleksi KPM Baru PKH dan BPNT
Seleksi KPM baru dilakukan secara ketat melalui data yang terintegrasi di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Data ini mencakup informasi desil kesejahteraan, status penerima bansos sebelumnya, serta verifikasi administrasi lainnya.
1. Pengambilan Data dari BLTS Kesra
Pemerintah mengambil data dari penerima BLTS Kesra sebagai calon KPM baru. Namun, tidak semua nama dalam daftar BLTS Kesra langsung masuk ke PKH atau BPNT. Hanya yang berada pada desil 1 hingga desil 4 yang memiliki peluang besar.
2. Verifikasi Desil Kesejahteraan
Desil kesejahteraan menjadi penentu utama apakah seseorang layak menjadi penerima bansos tambahan. Semakin rendah desilnya, semakin besar kemungkinan keluarga tersebut masuk sebagai KPM baru.
3. Pengecekan Status di SIKS NG
Setelah verifikasi desil, data calon KPM baru akan diunggah ke SIKS NG. Di sinilah status mereka bisa dilihat, apakah sudah berhasil cek rekening (burekol) atau masih dalam proses.
4. Penetapan Status Burekol
Burekol atau buka rekening kolektif adalah tahap awal sebelum bansos benar-benar cair. Jika status burekol sudah muncul, berarti keluarga tersebut telah lolos seleksi dan siap menerima bansos.
5. Penyaluran Melalui KKS
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) digunakan sebagai sarana penyaluran bansos. Bank Himbara bertugas mendistribusikan KKS kepada penerima yang telah terdaftar sebagai KPM baru.
Kriteria Penerima BLTS Kesra yang Bisa Jadi KPM Baru
Tidak semua penerima BLTS Kesra langsung masuk sebagai KPM baru. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendapatkan bansos tambahan dari PKH atau BPNT.
1. Berada di Desil 1 hingga 4
Hanya keluarga dengan desil kesejahteraan 1 sampai 4 yang berpeluang besar masuk sebagai KPM baru. Desil ini menunjukkan tingkat ekonomi yang paling rendah dan membutuhkan bantuan lebih.
2. Tidak Sedang Menerima Bansos Lain
Calon KPM baru tidak boleh sedang aktif sebagai penerima bansos lain seperti PKH atau BPNT sebelumnya. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
3. Data Terdaftar di SIKS NG
Data calon penerima harus lengkap dan valid di SIKS NG. Jika ada kekurangan data, maka keluarga tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
4. Lolos Verifikasi Lapangan
Beberapa daerah masih melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar membutuhkan bantuan. Ini sebagai langkah antisipasi terhadap data palsu atau tidak valid.
Baca Juga: Bansos Rp600 Ribu Cair Meski Exclude, KPM Harus Wajib Cek Rekening KKS Lama dan Baru BNI!
Penjelasan Status di SIKS NG
Setelah proses seleksi, status penerima bisa dilihat langsung di aplikasi SIKS NG. Berikut penjelasan status yang biasa muncul:
| Status | Arti |
|---|---|
| Burekol | Rekening kolektif telah dibuka, siap menerima bansos |
| Proses Burekol | Masih dalam tahap pembukaan rekening |
| Belum Ada Data | Data belum lengkap atau tidak memenuhi syarat |
| Ditolak | Tidak memenuhi kriteria sebagai KPM baru |
Cara Mengecek Status KPM Baru
Masyarakat bisa mengecek statusnya sendiri melalui aplikasi SIKS NG. Ini cara yang paling mudah dan cepat untuk mengetahui apakah diri sendiri termasuk penerima bansos tambahan atau tidak.
1. Buka Aplikasi SIKS NG
Unduh dan buka aplikasi SIKS NG di ponsel. Aplikasi ini tersedia di Android dan iOS.
2. Masuk Menggunakan NIK dan KK
Gunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga untuk login. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data terdaftar.
3. Pilih Menu Riwayat Bansos
Di menu ini, akan muncul informasi lengkap tentang status penerimaan bansos, termasuk PKH dan BPNT.
4. Lihat Status Burekol
Jika status menunjukkan "burekol", berarti keluarga tersebut telah lolos seleksi dan siap menerima bansos.
Tahapan Pencairan Bansos
Pencairan bansos tidak langsung cair sekaligus. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar dana bisa sampai ke tangan penerima.
1. Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol)
Langkah awal adalah pembukaan rekening kolektif oleh bank penyalur. Tahap ini biasanya memakan waktu beberapa hari tergantung jumlah penerima di daerah tertentu.
2. Surat Perintah Membayar (SPM)
Setelah burekol selesai, akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pencairan dana dari Kementerian Sosial.
3. Standing Instruction (SI)
Langkah terakhir adalah penetapan Standing Instruction (SI) yang merupakan instruksi tetap untuk pencairan bansos secara rutin setiap bulan.
4. Penyaluran ke Rekening KPM
Setelah semua tahapan selesai, bansos akan cair ke rekening masing-masing KPM. Proses ini biasanya dilakukan oleh Bank Himbara atau bank penyalur lainnya.
Perbedaan BLTS Kesra dan KPM Baru PKH/BPNT
Meskipun berasal dari sumber yang sama, BLTS Kesra dan KPM baru PKH/BPNT memiliki perbedaan mendasar. Berikut penjelasannya:
| Aspek | BLTS Kesra | KPM Baru PKH/BPNT |
|---|---|---|
| Tujuan Bansos | Bantuan sementara akibat dampak ekonomi | Bantuan berkelanjutan untuk keluarga miskin |
| Jumlah Penerima | Lebih luas | Dibatasi kuota 3 juta KPM |
| Kriteria Penerima | Berdasarkan keterdampakan ekonomi | Berdasarkan desil kesejahteraan |
| Durasi Penerimaan | Sementara | Berlangsung berkelanjutan |
Disclaimer
Data dan informasi terkait penerima bansos bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial. Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek status secara berkala melalui aplikasi resmi atau menghubungi pendamping desa untuk informasi terbaru.
Proses seleksi dan penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan berdasarkan data terverifikasi. Namun, jika ada perbedaan data atau ketidaksesuaian informasi, masyarakat bisa mengajukan klarifikasi ke pihak terkait.
Bantuan sosial ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
