Contoh Surat Pengaduan Nasabah ke OJK yang Benar dan Resmi

Pernah merasa dirugikan oleh bank, fintech, atau perusahaan asuransi tapi bingung harus lapor ke mana? Atau sudah komplain ke customer service berkali-kali tapi tidak ada solusi memuaskan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia yang punya kewenangan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Berdasarkan data OJK, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 47.000 pengaduan masuk dari nasabah terkait berbagai masalah—mulai dari penagihan tidak wajar pinjaman online, biaya tersembunyi di bank, klaim asuransi yang ditolak, hingga investasi bodong. Dari jumlah itu, sekitar 68% pengaduan berhasil difasilitasi dan diselesaikan oleh OJK.

Yang perlu diluruskan: tidak semua pengaduan otomatis langsung diproses OJK. Ada syarat formal yang harus dipenuhi, salah satunya adalah format surat pengaduan yang benar dan lengkap. Banyak nasabah yang asal kirim email atau surat tanpa dokumen pendukung memadai, akibatnya pengaduan ditolak atau proses penyelesaian jadi lambat. Menurut laporan tahunan OJK 2025, 23% pengaduan yang masuk harus dikembalikan karena data tidak lengkap atau format tidak sesuai standar.

Apa Itu Surat Pengaduan ke OJK dan Kapan Harus Dibuat?

Surat pengaduan ke OJK adalah dokumen formal yang dibuat nasabah atau konsumen jasa keuangan untuk melaporkan permasalahan, pelanggaran, atau kerugian yang dialami akibat layanan lembaga jasa keuangan yang tidak sesuai aturan. Lembaga yang dimaksud bisa berupa bank, asuransi, fintech lending, perusahaan pembiayaan, sekuritas, atau dana pensiun.

OJK akan menerima pengaduan setelah nasabah sudah mencoba menyelesaikan masalah langsung dengan lembaga keuangan terkait tapi tidak mendapat solusi memuaskan. Jadi pengaduan ke OJK bukanlah langkah pertama, melainkan eskalasi setelah internal complaint resolution gagal.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, nasabah harus terlebih dahulu mengajukan pengaduan ke lembaga jasa keuangan (LJK) yang bersangkutan. Kalau dalam 20 hari kerja tidak ada penyelesaian atau solusi yang ditawarkan tidak memuaskan, baru nasabah bisa escalate ke OJK.

Pengaduan ke OJK diperlukan ketika mengalami situasi seperti: penagihan debt collector yang melanggar etika dan mengancam, biaya yang dikenakan tidak sesuai perjanjian awal, informasi menyesatkan dari marketing, klaim asuransi ditolak tanpa alasan jelas, saldo rekening hilang atau transaksi tidak sah, bunga pinjaman melebihi batas wajar yang ditetapkan OJK, atau data pribadi disalahgunakan oleh lembaga keuangan.

Syarat dan Ketentuan Pengaduan ke OJK

Sebelum menulis surat pengaduan, penting memahami syarat yang harus dipenuhi agar pengaduan bisa diproses:

Pengadu adalah Pihak yang Dirugikan

Pengaduan harus diajukan oleh pihak yang langsung mengalami kerugian atau kuasa hukum yang sah. Kalau menggunakan kuasa hukum, harus melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas pemberi kuasa.

Sudah Mengadu ke Lembaga Keuangan Terkait

OJK hanya menerima pengaduan yang sudah di-eskalasi dari internal complaint perusahaan. Bukti bahwa sudah mengadu ke customer service atau complaint unit harus dilampirkan, bisa berupa email balasan, nomor tiket pengaduan, atau surat tanggapan dari perusahaan.

Dalam Batas Waktu yang Ditentukan

Pengaduan harus diajukan maksimal 2 tahun sejak nasabah mengetahui adanya kerugian. Lewat dari itu, OJK bisa menolak pengaduan karena dianggap kadaluarsa.

Masalah Belum dalam Proses Hukum

Kalau kasus sudah masuk ke pengadilan atau arbitrase, OJK tidak bisa memproses pengaduan. Nasabah harus pilih jalur penyelesaian: mediasi lewat OJK atau litigasi lewat pengadilan, tidak bisa keduanya secara bersamaan.

Nilai Kerugian Maksimal Rp500 Juta

Untuk mediasi dan adjudikasi di OJK, nilai sengketa maksimal Rp500 juta. Kalau kerugian lebih besar dari itu, jalur penyelesaian yang tersedia adalah arbitrase atau pengadilan.

Lembaga Keuangan Terdaftar di OJK

OJK hanya mengawasi lembaga yang terdaftar dan berizin resmi. Kalau mengadu soal pinjol ilegal atau investasi bodong yang tidak terdaftar OJK, pengaduan akan diteruskan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau pihak berwajib.

Struktur Surat Pengaduan yang Benar

Surat pengaduan ke OJK harus ditulis formal dengan struktur yang jelas dan sistematis. Berikut komponen yang wajib ada:

Kop Surat (Opsional tapi Disarankan)

Jika menulis dari perusahaan atau menggunakan jasa advokat, gunakan kop surat resmi. Untuk pengaduan personal, cukup cantumkan data diri di bagian atas surat.

Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat

Tulis kota asal dan tanggal surat dibuat. Format: “Jakarta, 26 Januari 2026”

Perihal dan Nomor Surat

Perihal harus spesifik menyebutkan jenis pengaduan. Contoh: “Perihal: Pengaduan Penagihan Tidak Wajar PT XYZ Finance” atau “Perihal: Pengaduan Biaya Tidak Sesuai Perjanjian – Bank ABC”

Alamat Tujuan yang Tepat

Tujukan surat ke alamat OJK sesuai wilayah atau langsung ke kantor pusat. Untuk pengaduan perbankan, fintech, dan multifinance bisa ke Direktorat Perlindungan Konsumen OJK.

Salam Pembuka

Gunakan salam formal seperti “Yth. Kepala Otoritas Jasa Keuangan” atau “Yth. Direktur Pelayanan Konsumen OJK”

Identitas Pengadu Lengkap

Nama lengkap sesuai KTP, NIK, alamat domisili lengkap, nomor telepon aktif, email, dan pekerjaan. Ini untuk memudahkan OJK menghubungi jika butuh klarifikasi.

Identitas Lembaga Keuangan yang Diadukan

Nama resmi perusahaan, alamat kantor cabang yang berhubungan dengan nasabah, nomor kontrak/perjanjian, nama customer service atau petugas yang menangani, dan nomor pengaduan internal jika sudah pernah mengadu sebelumnya.

Kronologi Kejadian Secara Detail

Jelaskan urutan peristiwa dari awal hingga akhir secara kronologis dengan mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat kejadian. Sertakan nama pihak yang terlibat dan apa yang terjadi di setiap tahap. Buat narasi yang jelas, to the point, dan mudah dipahami.

Upaya Penyelesaian yang Sudah Dilakukan

Ceritakan langkah apa saja yang sudah diambil untuk menyelesaikan masalah dengan lembaga keuangan—kapan mengadu, ke siapa, apa tanggapan mereka, dan mengapa solusi yang ditawarkan tidak memuaskan.

Kerugian yang Dialami

Jelaskan secara spesifik kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami. Untuk kerugian finansial, sebutkan nominal pastinya. Untuk kerugian non-finansial seperti reputasi atau psikologis, jelaskan dampaknya.

Tuntutan atau Permintaan Penyelesaian

Sampaikan dengan jelas apa yang diharapkan sebagai solusi—misalnya pengembalian dana, penghapusan denda, perbaikan data kredit, permintaan maaf resmi, atau sanksi terhadap petugas yang melanggar.

Lampiran Dokumen Pendukung

Sebutkan semua dokumen yang dilampirkan sebagai bukti. Tanpa bukti yang kuat, pengaduan akan sulit diproses.

Penutup dan Tanda Tangan

Gunakan penutup formal seperti “Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.” Lalu bubuhkan tanda tangan di atas nama terang dan materai Rp10.000 jika surat dikirim fisik.

Contoh Surat Pengaduan Nasabah ke OJK (Kasus Fintech Lending)

Berikut contoh surat pengaduan untuk kasus penagihan tidak wajar dari fintech lending:

---

Jakarta, 26 Januari 2026

Nomor: 001/PENGADUAN/I/2026
Perihal: Pengaduan Penagihan Tidak Wajar oleh PT Pinjaman Digital Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Pelayanan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ahmad Hidayat
NIK: 3174012801950003
Alamat: Jl. Mawar No. 45, RT 05/RW 03, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
No. Telepon: 081234567890
Email: [email protected]
Pekerjaan: Karyawan Swasta

Dengan ini mengajukan pengaduan terhadap:

Nama Perusahaan: PT Pinjaman Digital Indonesia (Aplikasi: PinjamCepat)
Alamat: Menara Sentraya, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66, Jakarta Selatan
Nomor Kontrak Pinjaman: PDI-2025-112345
Tanggal Pinjaman: 15 Oktober 2025
Nominal Pinjaman: Rp5.000.000
Tenor: 3 bulan
Jatuh Tempo: 15 Januari 2026

KRONOLOGI KEJADIAN:

1. Pada tanggal 15 Oktober 2025, saya mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000 melalui aplikasi PinjamCepat dengan tenor 3 bulan dan bunga 2,5% per bulan sesuai yang tertera di aplikasi.
2. Pinjaman disetujui dan dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2025 ke rekening BCA saya dengan nomor 1234567890.
3. Saya telah membayar cicilan bulan pertama sebesar Rp1.791.667 pada tanggal 14 November 2025 tepat waktu melalui virtual account yang disediakan.
4. Cicilan bulan kedua juga saya bayar tepat waktu pada tanggal 14 Desember 2025 dengan nominal yang sama.
5. Pada tanggal 10 Januari 2026, lima hari sebelum jatuh tempo cicilan terakhir, saya dihubungi oleh nomor tidak dikenal (0812-9999-8888) yang mengaku debt collector PinjamCepat.
6. Debt collector tersebut melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis:
   • Menelepon sebanyak 15 kali dalam sehari (10-12 Januari 2026) bahkan saat jam kerja
   • Menggunakan bahasa kasar dan mengancam akan menyebarkan data pribadi saya
   • Menghubungi kontak darurat (kakak kandung saya) dan menyebarkan informasi bahwa saya memiliki tunggakan, padahal cicilan belum jatuh tempo
   • Mengirim pesan WhatsApp berisi ancaman penyitaan aset dan pelaporan ke polisi
7. Pada tanggal 13 Januari 2026, saya mengajukan pengaduan resmi ke customer service PinjamCepat melalui email ([email protected]) dan mendapat nomor tiket pengaduan: TKT-2026-00789.
8. Tanggal 15 Januari 2026, saya melunasi cicilan terakhir sebesar Rp1.791.667 tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan sama sekali.
9. Tanggal 18 Januari 2026, saya menerima balasan email dari PinjamCepat yang hanya menyatakan “akan menindaklanjuti” tanpa solusi konkret atau permintaan maaf atas tindakan debt collector mereka.
10. Hingga surat ini dibuat, belum ada tindak lanjut dari perusahaan terkait pelanggaran yang dilakukan debt collector mereka.

UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN:

• Tanggal 13 Januari 2026: Mengajukan pengaduan via email ke [email protected] (Nomor Tiket: TKT-2026-00789)
• Tanggal 14 Januari 2026: Menelepon customer service hotline 021-5000-9999 dan berbicara dengan operator bernama “Sinta” – diminta menunggu 3-5 hari kerja
• Tanggal 18 Januari 2026: Menerima email balasan yang tidak memberikan solusi memuaskan
• Tanggal 20 Januari 2026: Follow up via email kedua, namun tidak ada respons hingga saat ini

KERUGIAN YANG DIALAMI:

1. Kerugian Immateriil:
   • Pencemaran nama baik di hadapan keluarga dan kontak darurat yang dihubungi debt collector
   • Gangguan psikologis akibat penagihan yang intimidatif dan ancaman berulang
   • Gangguan produktivitas kerja karena telepon terus-menerus saat jam kantor
2. Pelanggaran yang Dilakukan PT Pinjaman Digital Indonesia:
   • Melanggar POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya pasal tentang perlindungan data pribadi konsumen
   • Melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan cara intimidatif
   • Menghubungi pihak ketiga (kontak darurat) untuk tujuan penagihan padahal tidak ada tunggakan
   • Menggunakan bahasa kasar dan ancaman yang melanggar kode etik penagihan

TUNTUTAN/PERMINTAAN PENYELESAIAN:

Berdasarkan kronologi dan kerugian yang saya alami, dengan ini saya memohon kepada OJK untuk:

1. Memfasilitasi mediasi antara saya dengan PT Pinjaman Digital Indonesia
2. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan atas pelanggaran ketentuan penagihan dan perlindungan data konsumen
3. Mewajibkan perusahaan memberikan surat permintaan maaf resmi tertulis
4. Memastikan data pribadi saya dan kontak darurat tidak disalahgunakan lebih lanjut
5. Memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000 atas gangguan psikologis dan pencemaran nama baik yang dialami

LAMPIRAN:

1. Fotokopi KTP pengadu
2. Screenshot perjanjian pinjaman di aplikasi PinjamCepat
3. Bukti transfer pencairan pinjaman ke rekening saya
4. Bukti pembayaran cicilan bulan 1, 2, dan 3 (lunas)
5. Screenshot riwayat panggilan masuk dari nomor debt collector (15 panggilan dalam 3 hari)
6. Screenshot percakapan WhatsApp berisi ancaman dari debt collector
7. Screenshot percakapan WhatsApp dengan kakak kandung (kontak darurat) yang dihubungi debt collector
8. Email pengaduan ke customer service PinjamCepat dan balasannya (Nomor Tiket: TKT-2026-00789)
9. Bukti follow up pengaduan yang tidak ditanggapi

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya sangat berharap OJK dapat segera memfasilitasi penyelesaian masalah ini agar kasus serupa tidak terulang dan konsumen mendapat perlindungan yang semestinya.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Tanda tangan di atas materai Rp10.000)

Ahmad Hidayat
NIK: 3174012801950003

---

Contoh Surat Pengaduan ke OJK (Kasus Perbankan)

Berikut contoh untuk kasus biaya tidak sesuai di bank:

---

Surabaya, 26 Januari 2026

Nomor: 002/ADU/I/2026
Perihal: Pengaduan Biaya Administrasi Tidak Sesuai Perjanjian – Bank Mandiri

Kepada Yth.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Kantor Regional 4 Jawa Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 50, Surabaya 60271

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Siti Nurhaliza
NIK: 3578014503920002
Alamat: Jl. Raya Darmo No. 123, RT 02/RW 05, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya 60252
No. Telepon: 085678901234
Email: [email protected]
Pekerjaan: Wiraswasta

Dengan ini mengajukan pengaduan resmi terhadap:

Nama Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang: Bank Mandiri KCP Darmo, Surabaya
Nomor Rekening: 1440012345678
Jenis Produk: Tabungan Mandiri Bisnis
Tanggal Pembukaan Rekening: 5 Maret 2023

KRONOLOGI KEJADIAN:

1. Pada tanggal 5 Maret 2023, saya membuka rekening tabungan Mandiri Bisnis di KCP Darmo dengan setoran awal Rp10.000.000. Customer service bernama Ibu Rina menjelaskan bahwa biaya administrasi bulanan adalah Rp25.000.
2. Saya diberikan brosur produk yang jelas menyebutkan biaya admin Rp25.000 per bulan untuk saldo di atas Rp5.000.000.
3. Dari Maret 2023 hingga November 2025, biaya admin yang dipotong setiap bulan konsisten Rp25.000 sesuai perjanjian.
4. Pada bulan Desember 2025, tiba-tiba ada pemotongan biaya administrasi sebesar Rp75.000 tanpa pemberitahuan sebelumnya.
5. Saya langsung menghubungi call center Mandiri 14000 pada tanggal 5 Desember 2025 dan mendapat penjelasan bahwa ada “kenaikan biaya admin sesuai kebijakan bank”.
6. Operator tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saya telah diberitahu tentang perubahan biaya ini sebelumnya.
7. Pada bulan Januari 2026, pemotongan biaya admin naik lagi menjadi Rp95.000 tanpa ada notifikasi apapun via SMS, email, atau surat resmi.
8. Tanggal 10 Januari 2026, saya datang langsung ke kantor cabang dan bertemu dengan customer service bernama Bapak Doni. Beliau menyatakan bahwa “kebijakan sudah berubah sejak November 2025” tetapi tidak bisa menunjukkan bukti pemberitahuan kepada nasabah.
9. Saya meminta salinan perubahan syarat dan ketentuan atau bukti notifikasi yang dikirim ke saya, namun tidak ada yang bisa diberikan.
10. Tanggal 15 Januari 2026, saya mengajukan surat pengaduan tertulis ke kantor cabang dan mendapat tanda terima dengan nomor pengaduan: MDRSBYKCP-2026-0089.
11. Tanggal 22 Januari 2026, saya menerima surat balasan dari Branch Manager yang menyatakan bahwa “perubahan biaya sudah sesuai prosedur” tanpa memberikan solusi atau bukti bahwa saya telah diberi tahu sebelumnya.

UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN:

• Tanggal 5 Desember 2025: Menelepon Mandiri Call 14000 – dijanjikan akan diteruskan ke cabang
• Tanggal 10 Januari 2026: Datang langsung ke kantor cabang dan berbicara dengan CS Bapak Doni
• Tanggal 15 Januari 2026: Mengajukan surat pengaduan tertulis (No: MDRSBYKCP-2026-0089)
• Tanggal 22 Januari 2026: Menerima surat balasan yang tidak memuaskan

KERUGIAN YANG DIALAMI:

1. Kerugian Materiil:
   • Desember 2025: Kelebihan biaya admin Rp50.000 (dipotong Rp75.000, seharusnya Rp25.000)
   • Januari 2026: Kelebihan biaya admin Rp70.000 (dipotong Rp95.000, seharusnya Rp25.000)
   • Total kerugian finansial: Rp120.000
2. Pelanggaran yang Dilakukan:
   • Tidak memberikan pemberitahuan tertulis tentang perubahan biaya admin sesuai ketentuan perbankan
   • Melakukan pemotongan biaya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal pembukaan rekening
   • Melanggar prinsip transparansi dalam layanan perbankan

TUNTUTAN/PERMINTAAN PENYELESAIAN:

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya memohon kepada OJK untuk:

1. Memfasilitasi mediasi dengan Bank Mandiri
2. Mewajibkan bank mengembalikan kelebihan pemotongan biaya sebesar Rp120.000
3. Mengembalikan biaya administrasi ke Rp25.000 sesuai perjanjian awal, atau memberikan opsi untuk menutup rekening tanpa penalti
4. Memberikan kompensasi atas waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pengaduan ini
5. Memastikan bank memberikan notifikasi yang jelas untuk setiap perubahan biaya di masa mendatang

LAMPIRAN:

1. Fotokopi KTP pengadu
2. Fotokopi buku tabungan menunjukkan pemotongan biaya admin
3. Screenshot mutasi rekening Desember 2025 dan Januari 2026
4. Brosur produk Mandiri Bisnis yang diterima saat pembukaan rekening (menyebutkan biaya admin Rp25.000)
5. Tanda terima surat pengaduan ke cabang (No: MDRSBYKCP-2026-0089)
6. Surat balasan dari Branch Manager tanggal 22 Januari 2026

Demikian surat pengaduan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan bantuan OJK, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Tanda tangan di atas materai Rp10.000)

Siti Nurhaliza
NIK: 3578014503920002

---

Dokumen Pendukung yang Wajib Dilampirkan

Surat pengaduan tanpa bukti pendukung akan sulit diproses. Berikut dokumen yang harus dilampirkan:

Dokumen Identitas:

• Fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya yang masih berlaku
• Surat kuasa bermeterai (jika menggunakan kuasa hukum)
• Fotokopi KTP pemberi kuasa (jika ada)

Dokumen Perjanjian dan Transaksi:

• Kontrak atau perjanjian kredit/pinjaman/asuransi/investasi
• Brosur atau proposal produk yang diterima saat penawaran
• Screenshot terms and conditions dari aplikasi (untuk layanan digital)
• Slip setoran atau bukti transfer
• Bukti pembayaran cicilan atau premi

Bukti Komunikasi:

• Screenshot email atau surat dari lembaga keuangan
• Screenshot percakapan WhatsApp, SMS, atau chat di aplikasi
• Call log atau riwayat panggilan
• Nomor tiket pengaduan internal dan balasannya
• Recording percakapan (jika ada dan legal)

Bukti Kerugian:

• Screenshot mutasi rekening menunjukkan pemotongan tidak wajar
• Screenshot saldo atau limit yang berubah tanpa pemberitahuan
• Bukti biaya tambahan yang dikenakan
• Surat keterangan dari pihak ketiga yang terdampak (jika relevan)

Bukti Upaya Penyelesaian:

• Surat pengaduan yang pernah dikirim ke lembaga keuangan
• Email atau surat balasan dari customer service/complaint unit
• Tanda terima pengaduan (jika datang langsung ke kantor)

Semua dokumen difotokopi atau di-screenshot dengan jelas dan terbaca. Simpan dokumen asli untuk antisipasi jika OJK meminta verifikasi lebih lanjut.

Cara Mengirim Surat Pengaduan ke OJK

Setelah surat dan dokumen pendukung siap, ada beberapa cara mengirimkan pengaduan ke OJK:

Kirim Langsung ke Kantor OJK

Datang ke kantor OJK terdekat dan serahkan surat beserta lampiran ke bagian layanan konsumen atau front office. Minta tanda terima sebagai bukti pengaduan sudah diterima. Alamat kantor pusat OJK: Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat. OJK juga punya kantor regional di berbagai kota besar.

Kirim via Pos/Kurir

Kirim surat dan dokumen via pos tercatat atau jasa kurir ke alamat OJK. Gunakan layanan yang ada tracking number agar bisa dipantau. Pastikan amplop ditulis jelas “PENGADUAN KONSUMEN – SEGERA” agar langsung diteruskan ke unit yang tepat.

Email ke Alamat Resmi OJK

Scan surat yang sudah ditandatangani dan materai beserta semua lampiran dalam format PDF. Kirim ke email: [email protected] dengan subjek email yang jelas, misalnya “Pengaduan Nasabah – [Nama Lembaga Keuangan] – [Nama Pengadu]”. Ukuran total attachment maksimal 10 MB, jika lebih besar bisa di-compress atau kirim via link cloud storage.

Melalui Portal Online OJK

OJK punya sistem pengaduan online di website resmi www.ojk.go.id. Login atau registrasi akun, lalu isi form pengaduan digital dan upload dokumen pendukung. Sistem ini otomatis generate nomor registrasi pengaduan yang bisa digunakan untuk tracking status.

Via WhatsApp Official OJK

OJK menyediakan layanan WhatsApp untuk konsultasi dan pengaduan di nomor 081-157-157-157. Namun untuk pengaduan formal, tetap harus dilengkapi surat tertulis dan dokumen lengkap, WhatsApp hanya untuk konsultasi awal atau follow up.

Telepon ke Kontak OJK 157

Hubungi call center OJK di 157 (bebas pulsa dari telepon rumah) atau 021-1500-655 (dari HP). Operator akan memberikan panduan dan bisa register pengaduan awal, tapi tetap harus di-follow up dengan surat tertulis lengkap.

Proses Penanganan Pengaduan di OJK

Setelah pengaduan diterima, OJK akan memproses melalui beberapa tahapan:

Registrasi dan Verifikasi (1-3 Hari Kerja)

Tim OJK akan cek kelengkapan dokumen dan validitas pengaduan. Kalau ada yang kurang, OJK akan hubungi pengadu untuk melengkapi. Setelah lengkap, pengaduan diberi nomor registrasi resmi.

Penelitian dan Analisis (5-10 Hari Kerja)

OJK akan analisis kasus berdasarkan dokumen yang dilampirkan dan regulasi yang berlaku. Pada tahap ini OJK juga bisa minta klarifikasi tambahan dari pengadu atau