Kenaikan Upah Minimum 2026: Ini Besaran, Aturan, dan Cara Hitungnya

Slip gaji bulan Januari terasa sama aja dengan Desember kemarin. Padahal katanya ada kenaikan upah minimum 2026? Kok di rekening tidak berubah?

Kenaikan upah minimum 2026 memang sudah resmi berlaku sejak 1 Januari dengan rata-rata kenaikan 6,5% dari tahun sebelumnya. Tapi faktanya, tidak semua pekerja otomatis dapat kenaikan ini. Ada aturan main, mekanisme perhitungan, dan syarat-syarat tertentu yang menentukan siapa saja yang berhak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, pemerintah menggunakan formula baru yang lebih transparan dan terukur. Tidak lagi bergantung pada negosiasi tahunan yang sering memakan waktu dan menciptakan ketidakpastian. Lalu bagaimana cara hitungnya? Apa bedanya dengan aturan lama? Dan kenapa gaji beberapa orang naik sementara yang lain tetap?

Formula Baru Perhitungan Upah Minimum 2026

Sejak 2023, pemerintah menerapkan sistem perhitungan upah minimum yang berbeda dari periode sebelumnya. Formula ini diatur dalam PP 51/2023 sebagai revisi dari PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Rumus Kenaikan Upah Minimum:

UM(t) = UM(t-1) + (UM(t-1) x (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi))

Keterangan:

• UM(t) = Upah Minimum tahun berjalan
• UM(t-1) = Upah Minimum tahun sebelumnya
• Inflasi = Persentase inflasi nasional atau daerah
• Pertumbuhan Ekonomi = Persentase pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah

Contoh konkret perhitungan untuk DKI Jakarta 2026:

• UMP Jakarta 2025 = Rp 5.227.000
• Inflasi 2025 = 2,5%
• Pertumbuhan ekonomi 2025 = 4,0%
• Total kenaikan = 2,5% + 4,0% = 6,5%
• UMP Jakarta 2026 = Rp 5.227.000 + (Rp 5.227.000 x 6,5%) = Rp 5.567.000

Formula ini berlaku untuk penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) maupun UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia. Bedanya, UMK bisa menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional jika lebih tinggi dari angka provinsi.

Perbandingan Aturan Lama vs Aturan Baru

Perubahan formula upah minimum ini bukan tanpa alasan. Berikut perbedaan signifikan antara sistem lama dan baru:

Aspek	Aturan Lama (PP 78/2015)	Aturan Baru (PP 51/2023)
Dasar Perhitungan	KHL (Kebutuhan Hidup Layak) + survei harga pasar	Formula matematis (inflasi + pertumbuhan ekonomi)
Proses Penetapan	Negosiasi tripartit berkepanjangan	Otomatis berdasarkan data BPS
Waktu Penetapan	Sering molor hingga Januari-Februari	Maksimal November tahun sebelumnya
Transparansi	Rendah, banyak negosiasi tertutup	Tinggi, formula publik dan terukur
Prediktabilitas	Sulit diprediksi, variatif	Mudah diprediksi sejak awal tahun
Rata-rata Kenaikan	8-10% (tapi tidak konsisten)	6-7% (konsisten dan terukur)

Nah, meski persentase kenaikan secara nominal turun dibanding aturan lama, sistem baru lebih stabil dan predictable. Perusahaan bisa budgeting lebih awal, dan pekerja tahu pasti kapan kenaikan berlaku.

Besaran Kenaikan Upah Minimum 2026 Per Wilayah

Meski menggunakan formula sama, persentase kenaikan bisa beda-beda antar wilayah karena perbedaan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Berikut rinciannya:

Wilayah dengan Kenaikan 6,5%:

• DKI Jakarta: dari Rp 5.227.000 → Rp 5.567.000
• Jawa Barat: dari Rp 2.022.000 → Rp 2.152.000
• Jawa Tengah: dari Rp 1.958.000 → Rp 2.085.000
• Jawa Timur: dari Rp 2.033.000 → Rp 2.165.000
• Banten: dari Rp 2.954.000 → Rp 3.145.000

Wilayah dengan Kenaikan 6,4%:

• Papua: dari Rp 3.960.000 → Rp 4.215.000
• Nusa Tenggara Barat: dari Rp 2.288.000 → Rp 2.435.000
• Nusa Tenggara Timur: dari Rp 2.053.000 → Rp 2.185.000

Wilayah dengan Kenaikan 6,7%:

• Kalimantan Timur (beberapa kabupaten): kenaikan lebih tinggi karena pertumbuhan ekonomi sektor tambang
• Sulawesi Utara (kawasan industri): inflasi regional lebih tinggi

Perbedaan ini wajar karena kondisi ekonomi setiap daerah memang tidak seragam. Yang penting, formula perhitungannya sama dan transparan.

Siapa Saja yang Berhak Dapat Kenaikan?

Ini yang sering bikin bingung. Tidak semua pekerja otomatis dapat kenaikan upah minimum 2026. Berikut kategorinya:

Yang Pasti Dapat Kenaikan: Pekerja dengan gaji pokok saat ini sama atau sedikit di atas UMK lama. Misalnya di Jakarta, yang gajinya Rp 5.227.000 – Rp 5.500.000 wajib disesuaikan ke minimal Rp 5.567.000.

Yang Tidak Otomatis Dapat: Pekerja dengan gaji sudah jauh di atas UMK baru. Contoh: gaji saat ini Rp 8 juta, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk menaikkan mengikuti persentase UMK.

Kasus Khusus:

• Fresh graduate yang mulai kerja 2026: langsung dapat UMK 2026
• Pekerja kontrak yang diperpanjang 2026: harus disesuaikan ke UMK baru
• Pekerja outsourcing: vendor wajib sesuaikan dengan UMK wilayah penempatan
• Pekerja part-time: dihitung pro-rata sesuai jam kerja

Jadi kalau gaji sudah Rp 10 juta sementara UMK naik dari Rp 5 juta ke Rp 5,5 juta, perusahaan tidak wajib kasih kenaikan. Tapi kalau gaji Rp 5,2 juta, harus naik ke minimal Rp 5,5 juta lebih.

Cara Menghitung Kenaikan untuk Berbagai Skema Kerja

Perhitungan upah minimum tidak selalu sesederhana angka yang tertera di SK Gubernur. Ada penyesuaian berdasarkan jenis pekerjaan:

Pekerja Full-Time (40 jam/minggu)

Langsung menggunakan UMK penuh tanpa pengurangan. Kalau UMK Jakarta Rp 5.567.000, maka gaji pokok minimal segitu.

Pekerja Part-Time

Menggunakan perhitungan pro-rata berdasarkan jam kerja:

Rumus: (Jam kerja per minggu / 40 jam) x UMK

Contoh: Part-time 20 jam per minggu di Jakarta

• (20 / 40) x Rp 5.567.000 = Rp 2.783.500

Pekerja dengan Sistem Upah Satuan (Borongan)

Hasil upah satuan dalam sebulan tidak boleh lebih rendah dari UMK. Kalau pekerja konveksi dibayar per potong baju, total sebulan harus minimal UMK.

Pekerja dengan Upah Harian

Rumus: UMK / 25 hari kerja

Contoh: Upah harian minimal di Jakarta

• Rp 5.567.000 / 25 = Rp 222.680 per hari

Pekerja dengan Sistem Komisi

Gaji pokok tetap harus minimal UMK. Komisi adalah tambahan di luar gaji pokok, tidak boleh dijadikan komponen untuk memenuhi UMK.

Komponen yang Dihitung sebagai Upah Minimum

Masih banyak kesalahpahaman tentang apa saja yang termasuk dalam perhitungan UMK. Berikut klarifikasinya berdasarkan SE Menaker No. 1 Tahun 2017:

Termasuk dalam Upah Minimum:

• Gaji pokok
• Tunjangan tetap (yang diberikan rutin setiap bulan tanpa syarat tertentu)

TIDAK Termasuk dalam Upah Minimum:

• Tunjangan transportasi
• Tunjangan makan
• Tunjangan kesehatan
• Uang lembur
• Bonus kinerja
• THR (Tunjangan Hari Raya)
• Insentif kehadiran
• Fasilitas (mess, kendaraan, dll)

Contoh salah kaprah: ❌ Gaji pokok Rp 4 juta + tunjangan transport Rp 1 juta + tunjangan makan Rp 500 ribu = Rp 5,5 juta (dianggap sudah memenuhi UMK Jakarta Rp 5.567.000)

✅ Gaji pokok minimal harus Rp 5.567.000, baru ditambah tunjangan-tunjangan lain

Jadi yang harus dicek adalah kolom “gaji pokok” di slip gaji, bukan total take home pay.

Timeline Implementasi Kenaikan Upah Minimum 2026

Agar tidak ada miskomunikasi, berikut jadwal resmi yang harus diikuti:

November 2025 Gubernur menerbitkan SK penetapan UMP/UMK paling lambat 21 November 2025. Publikasi di media massa dan website resmi.

Desember 2025 Perusahaan melakukan adjustment perhitungan payroll dan sosialisasi internal ke karyawan. HRD menyiapkan addendum kontrak kerja jika diperlukan.

1 Januari 2026 UMP/UMK baru resmi berlaku. Gaji bulan Januari yang dibayar akhir Januari/awal Februari sudah harus menggunakan standar baru.

Februari 2026 Periode grace period untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan. Harus sudah submit permohonan ke Disnaker maksimal akhir Februari.

Maret 2026 Onwards Tidak ada lagi alasan untuk belum implementasi kecuali sudah dapat persetujuan penangguhan resmi dari Disnaker.

Jadi kalau sampai gaji Februari masih pakai standar lama tanpa ada komunikasi soal penangguhan, itu red flag.

Mekanisme Penangguhan untuk Perusahaan

Tidak semua perusahaan mampu langsung kasih kenaikan sesuai UMK baru. Ada mekanisme legal untuk penangguhan, tapi syaratnya ketat:

Syarat Pengajuan Penangguhan:

• Perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut (dibuktikan laporan keuangan audited)
• Terdampak force majeure (bencana alam, pandemi, dll)
• Kesulitan likuiditas yang dapat dibuktikan

Prosedur Pengajuan:

1. Perusahaan mengajukan permohonan tertulis ke Gubernur melalui Disnaker setempat
2. Melampirkan laporan keuangan audited 2 tahun terakhir
3. Melakukan bipartit dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan
4. Disnaker melakukan verifikasi dan investigasi lapangan
5. Dewan Pengupah Provinsi memberikan rekomendasi
6. Gubernur menerbitkan keputusan (dikabulkan atau ditolak)

Skema Pembayaran Jika Disetujui:

Penangguhan maksimal 12 bulan dengan kewajiban membayar secara bertahap. Misalnya:

• UMK lama: Rp 5.227.000
• UMK baru: Rp 5.567.000
• Selisih: Rp 340.000

Pembayaran bisa dicicil Rp 28.333 per bulan selama 12 bulan, sehingga di bulan ke-13 sudah full Rp 5.567.000.

Perusahaan yang dapat penangguhan wajib melaporkan perkembangan keuangan setiap 3 bulan ke Disnaker. Jika kedapatan kondisi keuangan membaik tapi tetap tidak bayar UMK, izin usaha bisa dicabut.

Sanksi untuk Perusahaan yang Tidak Membayar Sesuai UMK

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 51/2023, ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar:

Sanksi Administratif Bertingkat:

Tahap 1: Teguran Tertulis Disnaker mengirim surat teguran pertama dengan batas waktu perbaikan 14 hari kerja.

Tahap 2: Pembatasan Kegiatan Usaha Jika tidak ada perbaikan, perusahaan dilarang melakukan ekspansi, rekrutmen, atau tender proyek pemerintah.

Tahap 3: Pembekuan Izin Usaha Izin operasional dibekukan sementara hingga perusahaan melunasi kewajiban upah dan denda.

Tahap 4: Pencabutan Izin Usaha Untuk pelanggaran berulang atau penolakan audit, izin bisa dicabut permanen.

Sanksi Pidana:

Pasal 185 UU Ketenagakerjaan menyebutkan pelanggaran ketentuan upah minimum bisa dikenakan:

• Pidana penjara 1-4 tahun, dan/atau
• Denda Rp 100 juta – Rp 400 juta

Sanksi pidana biasanya diterapkan untuk kasus berat seperti eksploitasi sistematis atau pelanggaran massal yang merugikan ratusan pekerja.

Cara Cek Apakah Gaji Sudah Sesuai UMK 2026

Jangan cuma percaya slip gaji, lakukan pengecekan mandiri dengan langkah berikut:

Langkah 1: Identifikasi UMK Wilayah Kerja Cek UMK di kabupaten/kota tempat kantor atau lokasi kerja berada (bukan domisili tinggal). Akses website Disnaker provinsi atau kemnaker.go.id.

Langkah 2: Analisis Slip Gaji Bulan Januari 2026 Fokus pada baris “gaji pokok”, bukan total penghasilan. Abaikan tunjangan-tunjangan dalam perhitungan.

Langkah 3: Bandingkan dengan UMK Jika gaji pokok ≥ UMK wilayah → sudah sesuai Jika gaji pokok < UMK wilayah → ada pelanggaran

Langkah 4: Cek Status Penangguhan Tanyakan ke HRD apakah perusahaan mengajukan penangguhan. Minta bukti SK persetujuan dari Gubernur jika klaim ada penangguhan.

Langkah 5: Dokumentasikan Screenshot slip gaji, simpan kontrak kerja, dan catat semua komunikasi dengan HRD terkait upah.

Kalau ternyata tidak sesuai dan tidak ada penangguhan resmi, itu saatnya ambil tindakan.

Perbedaan Kenaikan UMK vs Kenaikan Gaji Tahunan

Banyak yang salah paham antara kenaikan UMK dengan kenaikan gaji regular. Berikut bedanya:

Kenaikan UMK:

• Kewajiban legal untuk pekerja dengan gaji di sekitar UMK
• Berlaku 1 Januari setiap tahun
• Persentase mengikuti formula pemerintah
• Hanya untuk gaji pokok yang masih di rentang UMK

Kenaikan Gaji Tahunan (Merit Increase):

• Kebijakan internal perusahaan berdasarkan kinerja
• Waktu bervariasi (bisa mid-year atau end-year)
• Persentase berdasarkan appraisal dan company budget
• Berlaku untuk semua level, termasuk yang sudah jauh di atas UMK

Jadi bisa aja ada karyawan yang dapat dua kali kenaikan: adjustment UMK di Januari, lalu merit increase di pertengahan tahun. Atau sebaliknya, gaji sudah tinggi jadi cuma dapat merit increase tanpa adjustment UMK.

Kontak Layanan Pengaduan dan Konsultasi

Jika mengalami masalah terkait pembayaran upah minimum atau butuh klarifikasi, hubungi kanal resmi berikut:

Kementerian Ketenagakerjaan RI

• Call Center: 1500-259 (24/7, pulsa lokal)
• WhatsApp: 0815-1500-4259
• Email: [email protected]
• Website: kemnaker.go.id/pengaduan

Disnaker Provinsi Hubungi kantor Dinas Tenagakerjaan di provinsi tempat perusahaan beroperasi. Informasi kontak bisa diakses di disnaker.[namaprovinsi].go.id

Aplikasi Pengaduan Online Download aplikasi “Pengaduan Kemnaker” di Play Store atau App Store untuk submit laporan dengan tracking nomor tiket.

Serikat Pekerja Jika perusahaan memiliki serikat pekerja terdaftar, konsultasikan dulu dengan pengurus untuk mediasi internal sebelum eskalasi ke pihak eksternal.

Legal Aid LBH Untuk pekerja yang butuh pendampingan hukum gratis, hubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat. Mereka bisa bantu proses mediasi hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Kesimpulan

Kenaikan upah minimum 2026 dengan rata-rata 6,5% sudah berlaku sejak 1 Januari menggunakan formula baru yang lebih transparan dan terukur. Perhitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan lagi negosiasi berkepanjangan seperti sistem lama.

Yang penting diingat: kenaikan ini wajib untuk pekerja dengan gaji pokok di sekitar UMK, sementara yang sudah jauh di atas tidak otomatis dapat. Cek slip gaji bagian gaji pokok, bukan total penghasilan. Kalau tidak sesuai dan perusahaan tidak punya SK penangguhan resmi, itu pelanggaran yang bisa dilaporkan.

Semoga penjelasan ini membantu memahami hak sebagai pekerja dan cara menghitung kenaikan upah dengan benar. Terima kasih sudah membaca, semoga upah yang diterima selalu sesuai dengan kontribusi dan regulasi yang berlaku!

---

Sumber dan Referensi

Artikel ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan data dari Badan Pusat Statistik serta Kementerian Ketenagakerjaan RI. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengacu pada publikasi BPS periode 2025 dan dapat berubah sesuai kondisi makroekonomi.

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Untuk kepastian perhitungan dan hak-hak spesifik, disarankan berkonsultasi dengan Disnaker setempat atau ahli hukum ketenagakerjaan. Setiap kasus pelanggaran upah memiliki konteks berbeda yang perlu dikaji secara individual.