Gaji bulan ini cuma segini? Apa ini sesuai UMK yang berlaku? Pertanyaan yang sering muncul di kepala pekerja, terutama yang baru masuk dunia kerja atau pindah domisili.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 resmi ditetapkan pada akhir November 2025 dengan kenaikan rata-rata 6,5% dari tahun sebelumnya. Angka ini hasil perhitungan formula baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tapi tunggu dulu. UMP tertinggi bukan jaminan take home pay paling besar, dan UMK setiap kota bisa beda jauh meski satu provinsi. Lalu bagaimana cara tahu upah yang diterima sudah sesuai aturan atau belum?

Apa Itu UMP dan UMK? Apa Bedanya?

UMP adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi. Sementara UMK adalah upah minimum spesifik di kabupaten atau kota tertentu yang biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2023, penetapan upah minimum menggunakan formula:

UMP/UMK tahun berjalan = UMP/UMK tahun lalu x (1 + % inflasi + % pertumbuhan ekonomi)

Jadi, kalau inflasi 2,5% dan pertumbuhan ekonomi 4%, maka kenaikan UMP/UMK sekitar 6,5%. Formula ini dibuat agar kenaikan upah lebih terukur dan tidak memberatkan pengusaha, sekaligus tetap melindungi daya beli pekerja.

Penting dicatat: perusahaan wajib membayar minimal sesuai UMK di wilayah operasional mereka. Kalau kantor di Jakarta tapi pabrik di Karawang, maka pekerja pabrik harus digaji minimal sesuai UMK Karawang, bukan UMP DKI Jakarta.

Daftar UMP Seluruh Provinsi di Indonesia 2026

Berikut daftar lengkap UMP 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia yang sudah ditetapkan gubernur masing-masing:

No Provinsi UMP 2026 UMP 2025 Kenaikan
1 DKI Jakarta Rp 5.567.000 Rp 5.227.000 6,5%
2 Papua Rp 4.215.000 Rp 3.960.000 6,4%
3 Aceh Rp 3.685.000 Rp 3.460.000 6,5%
4 Jawa Rp 2.152.000 Rp 2.022.000 6,4%
5 Banten Rp 3.145.000 Rp 2.954.000 6,5%
6 Jawa Tengah Rp 2.085.000 Rp 1.958.000 6,5%
7 Jawa Timur Rp 2.165.000 Rp 2.033.000 6,5%
8 DI Yogyakarta Rp 2.135.000 Rp 2.005.000 6,5%
9 Rp 3.565.000 Rp 3.348.000 6,5%
10 Sumatera Utara Rp 2.910.000 Rp 2.732.000 6,5%
11 Riau Rp 3.280.000 Rp 3.081.000 6,5%
12 Kepulauan Riau Rp 3.495.000 Rp 3.282.000 6,5%
13 Sumatera Barat Rp 2.875.000 Rp 2.700.000 6,5%
14 Sumatera Selatan Rp 3.415.000 Rp 3.207.000 6,5%
15 Jambi Rp 2.985.000 Rp 2.803.000 6,5%
16 Bengkulu Rp 2.545.000 Rp 2.390.000 6,5%
17 Lampung Rp 2.635.000 Rp 2.474.000 6,5%
18 Bangka Belitung Rp 3.515.000 Rp 3.301.000 6,5%
19 Kalimantan Barat Rp 2.755.000 Rp 2.588.000 6,5%
20 Kalimantan Tengah Rp 3.265.000 Rp 3.067.000 6,5%
21 Kalimantan Selatan Rp 3.145.000 Rp 2.954.000 6,5%
22 Kalimantan Utara Rp 3.455.000 Rp 3.245.000 6,5%
23 Sulawesi Utara Rp 3.595.000 Rp 3.376.000 6,5%
24 Sulawesi Tengah Rp 2.715.000 Rp 2.550.000 6,5%
25 Sulawesi Selatan Rp 3.385.000 Rp 3.179.000 6,5%
26 Sulawesi Tenggara Rp 2.835.000 Rp 2.663.000 6,5%
27 Gorontalo Rp 2.925.000 Rp 2.747.000 6,5%
28 Sulawesi Barat Rp 2.815.000 Rp 2.644.000 6,5%
29 Bali Rp 2.885.000 Rp 2.710.000 6,5%
30 Nusa Tenggara Barat Rp 2.435.000 Rp 2.288.000 6,4%
31 Nusa Tenggara Timur Rp 2.185.000 Rp 2.053.000 6,4%
32 Maluku Rp 2.965.000 Rp 2.784.000 6,5%
33 Maluku Utara Rp 3.135.000 Rp 2.945.000 6,5%
34 Papua Barat Rp 3.515.000 Rp 3.301.000 6,5%
35 Papua Selatan Rp 3.685.000 Rp 3.460.000 6,5%
36 Papua Tengah Rp 3.585.000 Rp 3.367.000 6,5%
37 Papua Pegunungan Rp 3.175.000 Rp 2.982.000 6,5%
38 Papua Barat Daya Rp 3.285.000 Rp 3.085.000 6,5%
Baca Juga:  Urutan Pangkat dan Golongan PPPK 2026, Apakah Bisa Naik Pangkat?

Data ini berdasarkan Keputusan Gubernur masing-masing provinsi yang diterbitkan antara November-Desember 2025 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.

Daftar UMK Kota/Kabupaten Tertinggi 2026

Meskipun UMP Jakarta tertinggi, bukan berarti semua kota di Indonesia punya UMK lebih rendah. Beberapa kabupaten/kota justru menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP Jakarta. Berikut 20 UMK tertinggi di Indonesia:

Peringkat Kota/Kabupaten Provinsi UMK 2026
1 Kota Bekasi Jawa Barat Rp 5.765.000
2 DKI Jakarta DKI Jakarta Rp 5.567.000
3 Kab. Karawang Jawa Barat Rp 5.515.000
4 Kab. Bekasi Jawa Barat Rp 5.435.000
5 Kota Depok Jawa Barat Rp 5.285.000
6 Kota Jawa Barat Rp 5.145.000
7 Kab. Bogor Jawa Barat Rp 5.095.000
8 Kota Tangerang Banten Rp 4.985.000
9 Kota Tangerang Selatan Banten Rp 4.935.000
10 Kab. Tangerang Banten Rp 4.815.000
11 Kota Bandung Jawa Barat Rp 4.285.000
12 Kab. Jayapura Papua Rp 4.215.000
13 Kota Batam Kepulauan Riau Rp 4.185.000
14 Kota Surabaya Jawa Timur Rp 4.165.000
15 Kab. Sidoarjo Jawa Timur Rp 4.085.000
16 Kab. Gresik Jawa Timur Rp 4.025.000
17 Kota Cilegon Banten Rp 4.015.000
18 Kota Balikpapan Kalimantan Timur Rp 3.985.000
19 Kota Semarang Jawa Tengah Rp 3.135.000
20 Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Rp 3.915.000

Menariknya, Kota Bekasi mengalahkan DKI Jakarta sebagai kota dengan UMK tertinggi nasional. Hal ini karena Bekasi menjadi padat dengan biaya hidup yang terus meningkat, sehingga pemerintah daerah menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP provinsi.

Cara Mengecek UMK Daerah Secara Resmi

Untuk memastikan UMK di wilayah tempat bekerja, jangan hanya andalkan informasi dari grup atau media sosial. Gunakan sumber resmi berikut:

Website Disnaker Provinsi Setiap provinsi punya website Dinas Tenaga Kerja yang mencantumkan SK Gubernur tentang penetapan UMP dan UMK. Format URL biasanya disnaker.[namaprovinsi].go.id atau nakertrans.[namaprovinsi].go.id.

Portal RI Akses kemnaker.go.id dan cari menu “Informasi Upah Minimum” untuk database UMP/UMK seluruh Indonesia. Data biasanya terupdate setiap Desember untuk tahun berikutnya.

Aplikasi Siap Kerja Download aplikasi resmi Kemnaker bernama “Siap Kerja” di Play Store atau App Store. Ada fitur cek UMK berdasarkan lokasi dengan data real-time dari server pusat.

Kantor Disnaker Setempat Datang langsung ke kantor Disnaker kabupaten/kota untuk mendapat info pasti dan bisa sekalian konsultasi jika ada masalah terkait upah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Upah di Bawah UMK?

Terima gaji di bawah UMK adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut langkah yang bisa diambil:

Baca Juga:  Cara Cek Kelulusan PPG Guru Tertentu 2026 Secara Resmi di SIMPKB

Kumpulkan Bukti Konkret Dokumentasikan slip gaji, kontrak kerja, dan bukti transfer selama minimal 3 bulan terakhir. Screenshot juga job description dan data presensi untuk memperkuat kasus.

Komunikasi Internal Dulu Bicarakan dengan HRD atau atasan langsung secara profesional. Tanyakan alasan upah di bawah standar dan minta penjelasan tertulis. Kadang ini hanya miskomunikasi atau kesalahan administratif.

Lapor ke Disnaker Jika komunikasi internal tidak berhasil, ajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Bawa semua bukti dan siap untuk pemeriksaan. Disnaker akan memanggil perusahaan untuk mediasi.

Pengaduan ke Serikat Pekerja Jika ada serikat pekerja di perusahaan, laporkan ke pengurus untuk penanganan kolektif. Kasus kolektif biasanya lebih cepat diselesaikan dibanding pengaduan individual.

Jalur Sebagai Opsi Terakhir Kalau semua cara gagal, konsultasi dengan pengacara ketenagakerjaan untuk gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Proses ini memakan waktu 6-12 bulan tapi perusahaan bisa sanksi berat.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan yang terbukti membayar di bawah UMK bisa kena sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan izin usaha.

Mitos dan Fakta Seputar UMP/UMK 2026

Mitos: “Perusahaan boleh bayar di bawah UMK selama ada kesepakatan dengan karyawan” Fakta: UMK bersifat wajib dan tidak bisa dinegosiasikan lebih rendah meski ada persetujuan tertulis. Kesepakatan di bawah UMK dianggap batal demi hukum.

Mitos: “UMK hanya berlaku untuk karyawan tetap, kontrak tidak wajib” Fakta: UMK berlaku untuk semua pekerja tanpa melihat status kepegawaian, termasuk karyawan kontrak, outsourcing, freelance, atau magang dengan durasi lebih dari 3 bulan.

Mitos: “ boleh di bawah UMK asal total terima bersih di atas UMK” Fakta: Yang harus sama atau lebih dari UMK adalah gaji pokok, bukan take home pay setelah tunjangan. Tunjangan transportasi, makan, atau lembur tidak boleh dihitung sebagai komponen gaji pokok untuk memenuhi UMK.

Mitos: “Fresh graduate bisa digaji di bawah UMK karena belum berpengalaman” Fakta: Tidak ada pengecualian berdasarkan pengalaman kerja. Fresh graduate pun berhak mendapat minimal UMK sejak hari pertama kerja.

Komponen Gaji yang Termasuk dalam Perhitungan UMK

UMK yang ditetapkan pemerintah merujuk pada upah tanpa tunjangan. Berikut rinciannya:

Termasuk dalam UMK:

  • Gaji pokok
  • Tunjangan tetap (seperti tunjangan jabatan struktural yang sifatnya permanen)

Tidak Termasuk dalam UMK:

  • Tunjangan transportasi
  • Tunjangan makan
  • Uang lembur
  • Bonus atau insentif kinerja
  • THR (Tunjangan Hari Raya)
  • Tunjangan hari raya
  • Fasilitas perusahaan (mess, mobil dinas, dll)

Jadi kalau UMK Jakarta Rp 5.567.000, maka gaji pokok minimal harus segitu. Kalau perusahaan kasih tunjangan transportasi Rp 500.000 dan tunjangan makan Rp 300.000, total terima jadi Rp 6.367.000, tapi gaji pokoknya tetap harus Rp 5.567.000 atau lebih.

Pengecualian dan Penangguhan UMK

Ada mekanisme legal bagi perusahaan yang kesulitan membayar UMK, tapi syaratnya ketat:

Penangguhan Kewajiban UMK Perusahaan bisa mengajukan penangguhan maksimal 1 tahun dengan syarat mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau force majeure. Harus dibuktikan dengan laporan keuangan audited dan disetujui serikat pekerja.

Skema Bertahap Jika penangguhan disetujui, pembayaran UMK dilakukan bertahap dalam 12 bulan. Misalnya UMK Rp 5 juta tapi perusahaan hanya sanggup Rp 4,5 juta, maka selisih Rp 500 ribu dibayar cicil tiap bulan selama setahun.

Baca Juga:  Cara Cek NRG Online 2026 di Info GTK dan SIMPKB untuk Pencairan TPG

Usaha Mikro Kecil UMK tetap berlaku tapi ada fleksibilitas dalam implementasi untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun. Namun tetap harus ada roadmap untuk mencapai UMK penuh dalam 2-3 tahun.

Semua pengecualian harus melalui persetujuan Disnaker dan melibatkan perwakilan pekerja. Tidak bisa sepihak dari perusahaan.

Kontak Layanan Pengaduan Upah

Jika mengalami masalah terkait upah di bawah UMK atau diskriminasi pengupahan, berikut kanal pengaduan resmi:

Contact Center Kemnaker RI

  • Telepon: 1500-259 (24/7, pulsa lokal)
  • WhatsApp: 0815-1500-4259
  • Email: [email protected]

Aplikasi Pengaduan Online Download aplikasi “Pengaduan Kemnaker” untuk submit laporan lengkap dengan upload dokumen pendukung. Tiket pengaduan bisa dilacak real-time.

Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota Hubungi kantor Disnaker terdekat sesuai lokasi perusahaan beroperasi. Info kontak lengkap bisa dicek di website masing-masing daerah.

Serikat Pekerja Jika perusahaan punya serikat pekerja terdaftar, hubungi pengurus untuk mediasi internal sebelum ke jalur hukum.

Kesimpulan

UMP dan UMK 2026 sudah resmi berlaku sejak 1 Januari dengan kenaikan rata-rata 6,5% mengikuti formula PP 51/2023. DKI Jakarta tetap bertengger di puncak UMP tertinggi, tapi Kota Bekasi juara UMK nasional dengan nominal Rp 5.765.000.

Semoga daftar lengkap ini membantu memastikan hak sebagai pekerja terpenuhi sesuai regulasi. Jangan ragu untuk cek langsung ke sumber resmi dan laporkan jika ada ketidaksesuaian. Terima kasih sudah membaca, semoga upah yang diterima selalu adil dan sesuai kontribusi!


Sumber dan Referensi

Data UMP dan UMK dalam artikel ini bersumber dari Keputusan Gubernur seluruh provinsi di Indonesia yang diterbitkan periode November-Desember 2025 dan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Perhitungan kenaikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan dan dapat berubah sesuai kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional.

Disclaimer: Nominal UMP/UMK dapat mengalami penyesuaian jika ada revisi dari pemerintah daerah atau kebijakan nasional baru. Untuk kepastian angka terkini, disarankan mengecek langsung ke website Disnaker provinsi masing-masing atau menghubungi Contact Center Kemnaker RI. Informasi dalam artikel ini berlaku untuk pekerja sektor swasta; ASN dan BUMN mengikuti regulasi pengupahan terpisah.

FAQ UMP UMK 2026

FAQ Seputar Daftar Lengkap UMP UMK 2026, Cek Upah Minimum Daerahmu

UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah dalam satu provinsi. Sementara UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar upah yang berlaku khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Sesuai aturan, nilai UMK harus lebih tinggi dari nilai UMP di provinsi tersebut. Jika suatu daerah tidak menetapkan UMK, maka upah yang berlaku adalah UMP.

Berdasarkan siklus tahunan ketenagakerjaan di Indonesia, berikut adalah estimasi jadwalnya:

  • Pengumuman UMP: Paling lambat tanggal 21 November 2025.
  • Pengumuman UMK: Paling lambat tanggal 30 November 2025.
  • Penerapan Efektif: Mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Penetapan upah minimum tahun 2026 mengacu pada regulasi terbaru (umumnya PP No. 51 Tahun 2023 atau pembaruannya) yang menggunakan variabel:

  1. Pertumbuhan Ekonomi daerah terkait.
  2. Inflasi tahun berjalan.
  3. Alfa (α): Indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi (berkisar antara 0,10 hingga 0,30).

Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja KURANG DARI 1 TAHUN pada perusahaan yang bersangkutan.

Penting: Untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, perusahaan wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), di mana besaran gajinya harus di atas standar upah minimum daerah setempat.